ket foto: Prof Masrukhi (2 dari kanan) saat menerima cinderamata dari Instiawati Ayus SH MH (kiri) disaksikan Dr Bambang Sadono SH MH (belakang) dan Muh Yusuf PhD (kanan). Foto dok.
SEMARANG (kampussemarang.com)- Guru Besar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Prof Dr Masrukhi MPd menyatakan DPD RI punya peran strategis dan penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Lembaga DPP tidak kalah penting dengan lembaga DPR RI namun saat ini perannya belum dioptimalkan oleh bangsa ini.
“DPD langsung menyentuh kepentingan masyarakat tanpa adanya ongkos politik yang mahal jika dibanding DPR. Indonesia dengan geografis sangat luas sangat high cost untuk pembiayaan negara, misal untuk rapat pimpinan daerah se Indonesia saja berapa besar ongkos mereka bisa rapat. Peran DPD sangat penting, dari penelurusan saya antara tahun 2004-2009, produktivitas DPD lebih tinggi dibanding produktivitas DPR. DPD sangat penting mengakomodasi kepentingan kebutuhan aspirasi yang berkembang di daerah” ujar Prof Masrukhi saat tampil sebagai salah satu pembicara seminar nasional “Membangun Perwakilan Daerah” kerjasama Kelompok DPD di MPR dengan Unimus di Semarang Rabu sore (23/05/2018).
Pada seminar yang dibuka Ketua Badan Pengkajian MPR RI Dr Bambang Sadono SH MH ini juga menampilkan Keynote Speech dari Ketua Kelompok DPD di MPR/Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI Instiawati Ayus SH MH serta menampilkan pembicara lain di antaranya Ketua AP3KnI (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia) Pusat Prof Dr Sapriya Med, Dr Muhammad Juanedi SHI MH (Kaprodi Magister Hukum USM) serta Dr Muhammad Yusuf sebagai moderator. Sebelum seminar, acara dimulai dengan pelantikan pengurus AP3KnI Jateng periode 2018-2023.
Menurut Prof Masrukhi, ada baiknya Indonesia lebih mengoptimalkan peran DPD betul betul sejajar dengan DPR dalam ikut mengatur penyelenggaraan negara, dalam menelurkan berbagai perundangan dan lain sebagainya. Legislatif model Amerika Serikat yang terdiri dari Senat (Senator) dan Anggota DPR (House of Representative) dengan kedudukan yang sama (misalnya keduanya punya hak veto dan lain sebagainya) perlu menjadi contoh lebih bisa mengoptimalkan dan mensejajarkan DPD dengan DPR di Indonesia. Sehingga DPD kesannya tidak full atau hanya sebagai pelengkap saja seperti banyak dirasakan di Indonesia saat ini akan sirna. Di tubuh DPD sendiri, ujar Prof Masrukhi, sebetulnya sudah mengusahakan revitalisasi peran dan fungsi agar setara dengan DPR sehingga semakin efektif ikut berperan dalam kebijakan negara. Tetapi usulan DPD belum disetujui DPR sehingga sampai saat ini belum bisa berperan efektif.
“Sebenarnya DPD sangat efektif karena semua anggota DPD pasti turun sampai pelosok daerah atau masyarakat yang diwakilinya dan ongkosnya relatif tidak terlalu mahal karena bukan partai politik. Juga ego sektorat atau kelompok relatif sangat kecil jika dibanding anggota DPR yang berasal dari Parpol karena DPD mewakili masyarakat bukan dari parpol” tandas Prof Masrukhi. (ks01)