Kampussemarang.com Portal Berita Online – Informasi Seputar Berita Khusus Kampus Tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Berbagai Kampus di Kota Semarang
ket foto: Dekan FH Unisbank (kanan) saat menyampaikan paparannya di seminar tentang kelautan (Foto dok)
SEMARANG (kampussemarang.com)- Fakultas Hukum Unisbank Semarang bekerjasama dengan Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Jawa Tengah belum lama ini menggelar seminar dan bedah buku bertajuk Maritime Talk dengan tema “Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegritasi”.
Acara yang digelar di Ruang Seminar lantai 9 Kampus Unisbank Semarang Mugas ini menghadirkan narasumber penulis buku dan pengusaha nasional Wijtaksono. Juga Dekan Fakultas Hukum Unisbank Dr.Rochmani,SH.M.Hum, Anggota DPRD Fraksi PKS Riyono dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu M Safriyadi.
Widjaksono penulis buku Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegritasi menuturkan Indonesia mempuyai kontribusi yang signifikan. Hal ini tak lain karena Indonesia mempunyai garis pantai nomor dua setelah Kanada, 5,8 juta KM luas laut, hak kelola sampai 200 mil. Dalam laut juga mempunyai 4 komoditas unggulan dunia, di antara tahun 2014 Rumput laut mencapai 10.147 ton/tahun, tuna Cakalang dan tongkol 1.326 ton, udang 273.000 ton dan kepiting rajungan 100.000 ton.
Widjaksono menambahkan, potensi laut yang luar biasa ini harus dikelola dengan 3 prinsip atau indikator, (1) kedaulatan dengan mencegah pencurian ikan, (2) Keberlanjutan dengan Konservasi untuk terus menjaga produktifitas dan (3) Kesejahteraan dengan meningkatkan ekonomi perikanan dan membentuk pulau mandiri. Tidak kalah penting adalah selalu menjaga 5 hal langkah jokowi mewujudkan poros maritim, di antaranya Membangun Budaya Maritim, meningkatkan diplomasi maritim, mewujudkan infrastruktur kelautan, industri kelautan dan memperkuat pertahanan laut, imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum Unisbank Dr Rochmani SH MHum. menurutnya pembangunan kelautan penting menjadi prioritas utama. Sudah cukup lama orientasi pembangunan pada pengelolaan sumber daya alam di darat. Sedangkan potensi kelautan belum menjadi perhatian yang serius untuk mencapai kesejahteraan. Namun demikian pembangunan kelautan tidaklah harus mengedepankan ekonomi sematan, namun juga haruslah menyeimbangkan ekologi dan sosial keadilan. (ks01)
