Kampussemarang.com Portal Berita Online – Informasi Seputar Berita Khusus Kampus Tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Berbagai Kampus di Kota Semarang
ket foto; Menku saat kuliah umum di Undip (foto dok)
SEMARANG (kampussemarang.com)- Universitas Diponegoro menggelar kuliah umum bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Prof.Soedarto kampus Undip Tembalang, kamis sore (16/2). Kuliah umum dengan tema “ APBN yang Efektif dan Kredibel untuk Membangun Negeri” turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Civitas Akademika, dan ratusan mahasiswa Undip.
Sementara itu Rektor Undip Prof Yos Johan Utama dalam sambutannya merasa bangga dan member apresiasi kepada para menteri dan gubernur Jateng yang hadir. Rektor juga mengatakan kemajuan Undip dalam mengayomi dan melayani mahasiswa kurang mampu dengan jumlah 37% melebihi target yaitu 20%.
Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menyampaikan 4 bahasan materi antara lain fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan tantangan pembangunan, APBN sebagai instrument untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan, APBN sebagai instrument dalam mendorong akselerasi infrastruktur, dan reformasi struktural yang mendukung akselerasi infrastruktur.
Menurutnya, Indonesia mempunyai banyak potensi dari sektor primer yaitu sumber daya alam yang melimpah dan bagaimana cara untuk menjadikan sumber daya alam tersebut menjadi potensi dari sektor hilir.
Menkeu memberikan pemahaman mengenai bagaimana membangun fondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dimana efektivitas APBN menjadi salah satu instrumen yang perlu dan sangat penting.
“Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia sudah jelas yaitu menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut merupakan dua hal yang harus dicapai bersamaan. Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus terus menerus kita selesaikan termasuk pengentasan kemiskinan” tuturnya.
Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, ujar Sri Mulyani, diperlukan usaha ekstra keras seperti menjaga daya saing, meningkatkan produktifitas, institusi yang bersih, dan tata kelola yang baik.
Menkeu mengatakan, ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari masih tingginya Gini Ratio, yaitu menggambarkan ukuran ketimpangan/ketidakmerataan dengan nilai berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi indeks gini, menunjukkan besarnya ketimpangan.
“Indonesia saat ini ratio Gininya mencapai 0.39, itu masih tinggi. Kita harus berkerja semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang lebih merata seperti harapan Presiden yang menginginkan ratio Gini Indonesia terus turun,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menyebutkan jika negara memiliki rasio gini tinggi, maka ketimpangan dalam masyarakat akan sangat jelas dan melemahkan kemampuan satu negara untuk tumbuh dalam jangka panjang. Melalui instrumen fiskal seperti APBN, kebijakan moneter bank sentral serta kebijakan ekonomi struktural berupa paket ekonomi yang kompetitif, Sri Mulyani berharap Indonesia mampu menurunkan angka ketimpangan menjadi lebih rendah. Salah satu komponen yang penting dalam APBN yang kredibel dan efektif adalah penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu individu maupun organisasi secara maksimal. (ks-02)
